Dompu - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Dompu (FMPPD) rabu 29/12 menggelar aksi unjuk rasa menolak hasil tes CPNS kabupaten Dompu beberapa waktu lalu. Penolakan tersebut karena diduga terindikasi adanya permainan uang. aksi unjuk rasa berjalan dengan demai, massa aksi menuntut pada aparat penegak hukum untuk mengadili kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Dompu.
Bergerak jalan kaki dari Masjid raya Dompu dengan di kawal oleh aparat kepolisian, para Demonstran menuju kantor Bupati. Massa aksi yang tergabung dari berbagai Desa dan kecamatan itu menggelar orasi di depan halaman kantor Bupati, “hasil penjaringan tes CPNSD sudah jauh dari harapan, dari hasil tes itu sendiri ada beberapa indikasi permainan yang dilakukan oleh oknum Badan Kepegawaian Daerah” ujar Adirman korlap aksi.
Mereka menilai bahwa pihak BKD telah mengabaikan kepentingan masyarakat umum demi kepentingan pribadi, dari hasil tes CPNS itu sendiri ujar Adirman, banyak kenjanggalan yang timbul yakni hasil yang di umumkan pada tanggal 20 desember lalu, yang lulus rata – rata orang berduit dan dari kalangan pejabat di pemerintahan, “hal ini membuktikan bahwa ada indikasi permaainan di dalam penjaringan CPNS di Dompu dan telah matinya nurani pemimpin terhadap rakyat kecil yang tidak memilki harta dan pengaruh dalam kepemerintahan. Pemerintahan yang profesional dalam mengambil kebjakan tidak pernah kami jumpai di Dompu” ujar Adirman
Selain itu orator lainya Dahlan yang juga ketua FMPPD meminta kepada Bupati dan para penegak Hukum yang ada, agar mengadili kepala Kepegawain daerah karena katanya, dari data yang ada,hasil dari penjaringan tes CPNS sangat kental sekali akan penyuapan, “kami harapkan pada masa kepemimpinan Drs. H. Bambang dan Ir. Syamsudin (Bang-syam) pemerintahan yang baru bersih dari segala bentuk Korupsi, termasuk pada penjaringan CPNS, sebagai langkah awal untuk itu semua segera adili kepala BKD” teriak Dahlan.
Selain itu lanjut Dahlan, kebijakan lain yang dinilainya membuat masyarakat bingung terkait penerimaan CPNS yakni adanya penambahan formasi untuk jabatan guru Matematika SMU dan SMK, padahal dalam formasi awal untuk guru matematika SMU itu hanya 2 orang diminta, namun yang dinyatakan lulus sebanyak 3 orang, begitu pula untuk guru SMK 2 yang di minta yang lulus sebanyak 4 orang, hal yang sama juga terjadi pada formasi jabatan penata laporan keuangan serta penyusun laporan dan Evaluasi, “selain itu masalah yang muncul dari pemerintahan yang lama dan belum mendapat penyelesaian dari pemerintahan yang baru yakni adanya SK guru bantu daerah yang dikeluarkan tidak secara profesional serta kasus CPNS 2009 dimana salah seorang CPNS yang sudah dinyatakan lulus akan tetapi tidak mendaapaatkan SK dengan alasan yang tidak masuk di akal. Ini semua menjadi polemik bagi masyarakat Dompu dan perlu ketegasan dari pemerintahan Bang-Syam dalam penyelesaian masalah tersebut” ujar Dahlan
Untuk itu lanjut Dahlan, atas berbagai indikasi tersebut mereka meminta untuk segera dibatalkanya hasil seleksi CPNS 2010, serta meminta pada pemerintah untuk membatalkan kontrak kerja dengan Universitas Padjajaran dalam hal pembuatan soal serta pemeriksaan hasil tes CPNS dan mendesak aparat penegak hukum agar memeriksa kepala BKD Dompu terkait tes CPNS tahun 2010 karena ada indikasi praktek penyuapan.
Menyikapi aksi demonstrasi tersebut, Wakil Bupati Dompu Ir. H. Syamsuddin yang juga di dampingi oleh Kepala Bagian Kepegaawaian Daerah Moh. Syaiun, SH, yang langsun menemui demonstran di halaman kantor bupati. di hadapan massa aksi dirinya mengaku jika seleksi penjaringan CPNSD 2010 itu sudah dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang ditetapkan serta dengan pengawasan yang cukup.
Sementara itu Moh. Sayaiun membantah jika dalam penjaringan tes CPNS itu terdapat penyuapan serta kepentingan, dirinya mengaku bahwa seleksi CPNS itu murni tanpa ada unsur kepentigan maupun penyuapan. Dia mengaku bahwa terhadap penambahan formasi guru matematika untuk SMU dan SMK dari yang diminta itu semata – mata untuk mengisi formasi yang lowong “ tidak ada kecurangan dalam seleksi CPNS, semua sudah kami laksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme, bahkan untuk mengisi formasi yang lowong sudah kami perjuangkan untuk penambahan formasi yakni penambahan pada formasi guru matematika untuk SMU dan SMK” ujar Syaiun.
Setelah meberikan tela’ah serta tanggapan atas tuntutan massa aksi wakil Bupati serta kepala BKD langsung meninggalkan massa aksi. Massa aksi yang tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Wabup serta Kepala BKD, beberapa saat terus menggelar orasi, setelah akhirnya meninggalkan halaman kantor Bupati dengan tertib. namum massa aksi berjanji akan melakukan aksi serta dialog lebih lanjut guna mendapat kejelasan yang pasti dari tuntutan tersebut. (pur)
