Peningkatan KApasitas Bagi Fasilitator Pendataan Sosial

Dalam rangka mendukung Program Pendataan dan Pemetaan Potensi social ekonomi Desa/ Kelurahan Kabupaten Dompu Tahun 2012. Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu mengawali dengan kegiatan Peningkatan KApasitas Fasilitator  Desa. Kegiatan ini dimulai dari Hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2012 dan akan berakhir pada hari Rabu TAnggal 15 Maret 2012 besok. Fasilitator Desa ini terdiri dari 38 orang yang akan mendampingi 59 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Dompu.

Adapun tujuan dari peningkatan kapasitas fasilitator Desa yang yang akan melakukan proses pendataan dan pemetaan social adalah :

§  Sharing pengalaman Fasilitator Desa tentang pendekatan pengelolaan pembangunan

§  Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas Fasilitator Desa tentang konsep dan tehnik penjajakan dengan pendekatan CLAPP-GSI.

§  Meningkatkan penguasaan Fasilitator Desa tentang Konsep dan Tehnik Perencanaan dengan pendekatan CLAPP-GSI.

Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

§  Teridentifikasi dan dipahaminya beberapa pendekatan pengelolaan pembangunan dari Fasilitator Desa

§  Fasilitator Desa memahami konsep dasar CLAPP-GSI dalam pengelolaan pembangunan

§  Fasilitator Desa memahami tehnik memfasilitasi proses penjajakan, perencanaan dengan menggunakan pendekatan CLAPP-GSI.

§  Fasilitator Desa terampil memfasilitasi proses penjajakan, perencanaan dengan pendekatan CLAPP.

Read more »

Inovasi Kebijakan Pemda Dompu dalam Rangka Mendukung Agenda Pendataan Pemetaan Sosial di Kab. Dompu

UU Nomor. 12 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan  UU  Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah dimana undang-undang tersebut terpilah menjadi undang-undang pemerintah daerah dan undang-undang otonomi desa kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan PP Nomor 08 Tahun 2008, Permendagri 37 tahun 2007, Permendagri 08 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan desa, memberikan isyarat yang kuat bahwa Pemerintah Daerah&Desa memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan responsive gender dengan melibatkan semua unsur warga. Sesungguhnya nilai-nilai dan prinsip tata kepemerintahan lokal demokratis telah dan sedang di implementasikan secara baik oleh pemerintah Kabupaten Dompu, hal ini bisa dilihat bahwa mulai tahun 2001 sampai sekarang proses usulan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif disetiap desa dan kelurahan selalu melibatkan semua unsur warga. Proses usulan perencanaan dan penganggaran yang terbangun dengan baik ditingkat desa dan kecamatan tersebut terus dipantau oleh para spectrum/pembaharu social lainnya, walaupun demikian, proses dan pelaksanaanya masih perlu dipoles dan disempurnakan agar betul-betul terpromosikan dan dipraktekkan dengan baik sehingga menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang dinamis, partisipatif, transparan, akuntable dan berkeadilan sosial.

Ide/ Inovasi gagasan Program Penguatan Warga untuk Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntable dalam Mendorong Tata Kepemerintahan Lokal Demokratis di Kabupaten Dompu yang akan menghasilkan data potensi social ekonomi dan peta Desa/ Kelurahan awalnya di latarbelakangi dengan dilaksanakannya proses dan tahapan Program ACCESS Phase II yang telah menghasilkan Data Klasifikasi Kesejahteraan dan Peta Sosial Desa di 20 Desa di Kecamatan Manggelewa, Pajo dan Hu’u.

Berbagai metodologi pendekatan perencanaan masyarakat secara partisipatif telah dikembangkan, setelah era 90-an tidak ada satupun Pemerintah dan NGO  yang tidak menggunakan perencanaan partisipatif dengan berbagai pendekatan dan metodologi, namun fakta lapangan mengapa masih banyak pembangunan yang tidak berkelanjutan? Bagaimana perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dan keadilan gender bisa terjadi? dalam rangka kesinambungan dan keberlanjutan strategi pengelolaan oleh warga menjadi penting untuk dirancang. Mengoptimalkan peran warga dalam pengelolaan pembangunan, memerlukan langkah-langkah strategis dan pendekatan yang dapat mengakomodir suara dan pilihan warga.

Pendekatan CLAPP mengoptimalkan peran serta semua warga termasuk (pemuda, perempuan, warga miskin dan kelompok marginal lainnya) dalam pengelolaan pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mendorong keterlibatan semua warga adalah dengan mengajak mereka untuk berperan serta dalam pembangunan, dengan memahami semua kebutuhan dan keinginan warga bisa direncanakan sendiri dan mereka merasa memiliki apa yang dibutuhkan juga kita kembalikan kepemimpinan warga. Untuk itu pemerintah Kabupaten Dompu melalui Bappeda dan Litbang membuat kebijakan untuk melakukan inovasi dan mengalokasikan Dana untuk Pendataan Potensi Sosial Ekonomi 59 sisa Desa dan Kelurahan Dompu Tahun 2012 ini. EN

Read more »

Dosen STIE YAPIS dapat GELar Peneliti Pemula Terbaik

Nur yaitu sapaan dari seorang Ibu Muda 1 Anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Montabaru Kec.Woja ini yang merupakan Dosen di salah satu pergurua Tinggi di Dompu yaitu STIE YAPIS, baru-baru ini pulang dari Bali dalam rangka mengikuti Lomba Program Penelitian Pemula (Desentralisasi Program Penelitian) Tahun 2012 yang diikuti oleh sekitar 150 orang peserta yang berasal dari Sekolah Tinggi Ekonomi yang ada di wiayah Timur.

Seiring dengan bergemanya program PIJAR sebagai Program Unggulan di KAbupaten Dompu dan Pemerintah Daerah yakin bahwa Program ini mampu mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Dompu, maka dalam proposal (Karya Tulis Ilmiah)nya Nur mengambil Tema “Pengaruh dan Faktor Produksi Rumput Laut DAlam Meningkatkan Pendapatan PEtani Di Desa Kwangko Kecamatan MAnggelewa KAbupaten Dompu”. Dalam KTInya Nur menguraikan beberapa fakta tentang kelebihan bertani  rumput laut namun pada sisi lain  juga petani dihadapkan dengan masalah harga jual, modal, dan teknologi yang masih terbatas.

Ternyata Proposal yang dibuat mendapat predikat terbaik menurut penilaian Prof.Dr.Lukman Hakim dan para panitia penyelenggara Kopetis Wilayah Timur. Dan saya berharap melalui prestasi ini memacu kami untuk terus berbuat dan belajar sehingga dapat memotivasi Dosen lain yang ada di STIE YAPIS Dompu untuk melakukan penelitian.

Karena untuk sementara Tenaga Pengajar yang ada di STIE YAPIS Dompu sudah 90% menyandang Ijazah S2, dan harapannya untuk menjadi Perguruan Tinggi yang terbaik di Kabupaten Dompu tentunya dibutuhkan ketersediaan tenaga pengajar  yang baik pula.   

Read more »

Kabupaten Dompu Melaksanakan Musrenbang

Pada Hari Rabu (07 Maret 2012), Pemerintah Kabupaten Dompu mengadakan Musyawarah Pembangunan Daerah tahun 2012. Musyawarah yang berlangsung di Gedung Sama Kai ini dibuka secara resmi oleh Bupati Dompu.  Juga yang hadir mendampingi Bupati ada Forum Pimpinan Daerah (FKPD), Pejabat Bappeda Provinsi NTB, Anggota DPRD dan Kepala2 SKPD yang ada di Kabupaten Dompu.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku bahwa setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih wajib meenyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), sebagai penjabaran visi dan misi pemerintahan yang akan dilaksanakan selama menjabat. Musrenbang merupakan kewajiban daerah sebagai suatu rangkaian dalam proses penyusunan Rencana kerja Pembangunan Daerah disetiap tahunnya. Dan pada pembukaan ini Bupati Dompu (H.Bambang M.Yasin)  menyatakan bahwa kesempatan ini merupakan sebagai Media Konsultasi Publik bagi seluruh stakeholder pembangunan.

Pejabat Bappeda NTB, menjelaskan bahwasanya pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan mampu mensinergikan program hasil musyawarah Kabupaten DOmpu dengan Program Pemerintah Provinsi NTB. Meskipun hasil musyawarah hari ini belum bisa dikatakan final. Karena, masih menunggu hasil Musrenbang tingkat Provinsi yang direncanakan bulan depan.

Dihadapan peserta yang terdiri dari seluruh kepada SKPD, seluruh Camat dan Kades/Lurah, Perbankan, BUMD/BUMN, Organisasi warga, LSM, Toga, lembaga pendidikan, dan Pers, Kepala BAPPEDA DOMPU (Ir.H.Syaiful) mengungkapkan pada presentasinya, bahwa tahun 2013 ada beberapa program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Daerah diantaranya yaitu Program Pemetaan dan Pendataan Sosial melalui alat klasifikasi kesejahteraan di 59 Desa di 5 kecamatan karena 20 Desa sebelumnya sudah dilakukan oleh salah satu LSM kerjasama dengan ACCESS PHASE II yang ada di Dompu dan Daerah Mengaggarkan Dana sebesar 2 M.

Read more »

Program Rumah Kumuh Jadi Isu SPS

Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam kelompok Serikat Pemuda Simpasai atau disingkat SPS (SPS) kemarin hari Senin (5/3/2012) melakukan aksi dan berorasi dari Jalan Depan Apotik Ilham Farma menuju Kantor Lurah Simpasai Kecamatan Woja. Dalam orasinya korlap aksi membacakan tuntutan masa yaitu ternyata mereka memprotes atau mempersoalkan tentang pendataan rumah-rumah warga miskin atau diistilahkan rumah kumuh yang tidak layak huni yang akan mendapatkan bantuan perbaikan dan renovasi. Program ini merupakan salah satu program pemerintah Propinsi (BAPPEDA NTB) yang melalui Bappeda Kabupaten Dompu. Total ada 4.000 rumah kumuh yang ditargetkan untuk diselesaikan di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Menghadapi para  demonstran diaula kelurahan Kepala Kelurahan Simpasai (Jubaidah) langsung menjawab berbagai tuntutan yang disampaikan. Karena tuntutan sudah disampaikan melalui surat sebelumnya Jubaidah langsung merujuk pada surat tersebut.

Jubaidahpun menjawab sesuai dengan tuntutan, sebagai pejabat kelurahan pihaknya tidak akan menutup-nutupi apa yang tengah terjadi dan sedang dihadapi. Persoalan rumah kumuh menurutnya harus disyukuri karena ada 300 KK di Kelurahan simpasai yang berhak mendapatkanya. Persoalan tidak disosialisasikan dengan menyeluruh itu karena persoalan waktu saja, karena pihak Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu hanya memberikan waktu selama tiga hari untuk memasukan laporan sejak diumumkan. ”Jadi kami bekerja buru-buru untuk memberikan laporan,” tandasnya.

Tetapi laporanpun tidak begitu saja di atas kertas tetapi kami bekerjasama dengan kepala lingkungan dan RT yang ditugaskan untuk melakukan pendataan secara obyektif terhadap KK calon penerima. 300 KK yang dibutuhkan ternyata melampaui bahkan menjadi 616 KK, karena telah didata maka kelurahan menagakomodir dan akan memprioritaskan bagi yang benar-benar membutuhkan, sisanya akan diperjuangkan pada tahun selanjutnya.

Begitu juga dengan pungutan, Jubaidah mengakui mengenakan biaya sebesar itu, uang tersebut untuk keperluan mereka juga untuk mengurus administrasi, proposal dan pas foto. Dan yang menyerahkan hanya sebahagian kecil saja, itupun tidak total Rp 25 ribu, berapa saja.

Celoteh ibu kepala kelurahan sampai berjam-jam lamanya, sementara sejumlah massa aksi hanya melongo mendengarkan. Diakhir cerita Jubaidah meminta kepada adik-adiknya yang berdemo untuk membantu memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk bekerja. Karena apa yang dilakukanya adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada.

Jubaidah juga mengaku pihaknya berhasil membuat sejumlah program masuk kekelurahan, tahun 2011 saja program yang masuk mencapai Rp 4 miliyar, dan ditahun ini dia berkomitmen untuk semakin meningkatkanya. ”Bantu saya dengan memberikan ketenangan untuk bekerja, setelah itu saya rayu dinas instansi untuk memasukan programnya pada kelurahan kita,” pintanya.

Puas berceloteh, Jubaidah pun memberikan kesempatan pada warga, tetapi karena sudah terlalu capek mendengar dan sudah lengkap dijawab duluan, massa akhirnya bubar dengan tertib.

Read more »

Sleep Paralysis, Penyakit Ketindihan Saat Tidur

Pernah terbangun dari tidur, tapi sulit bergerak ataupun berteriak? Tenang, Anda tidak sedang diganggu makhluk halus.

Berdasarkan ilmu medis, keadaan itu disebut sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Namun, banyak masyarakat menyebutnya 'erep-erep'. Masyarakat juga selalu mengaitkan kondisi ini karena ulah makhluk halus yang menindih tubuh kita.

Fenomena ini bisa terjadi pada siapa saja. Setidaknya orang akan mengalaminya sekali atau dua kali dalam hidupnya. Namun, Anda tak perlu khawatir, sleep paralysis biasanya tidak berbahaya.

Selama tidur, aktivitas dan otot-otot tubuh menjadi tidak bergerak, sehingga menyebabkan kelumpuhan sementara. Bahkan kadang-kadang kelumpuhan tetap ada setelah orang terbangun. Biasanya, kelumpuhan tidur diikuti dengan halusinasi. Orang yang mengalami kelumpuhan tidur merasa seperti dicekik, dada sesak, badan sulit bergerak dan sulit berteriak.

Ketika seseorang tidur, aktifitas otak mengalami dua hal berbeda, yang disebut tidur aktif atau REM (rapid eye movement) dan tidur non-REM.

Read more »

Pantai Ria Salah Satu Objek Wisata di Dompu

Akhir akhir ini banyak masyarakat pengunjung obyek wisata pantai ria di Kabupaten Dompu mengeluhkan besarnya retribusi masuk dan biaya parkir di pantai tersebut.

Dan berdasarkan penjelasan pihak Dinas Pariwisata Dompu, hal  tersebut sudah sesuai aturan karena besarnya biaya masuk ke pentai ria tersebut adalah sudah sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2011 tentang retribusi daerah. Dan isi perda tersebut disebutkan bahwa biaya masuk untuk orang dewasa Rp. 5.000/ orang dan anak-anak Rp.3.000/ orang.

Berkenaan dengan itu juga daerah melalui Dinas pariwisata menjelaskan bahwa telah menyediakan fasilitas berupa berugak, tempat sampah, Kamar mandi umum dan lain-ain untuk menunjang para pengunjung. Dan hasil retribusi parker dan biaya masuk ini juga akan digunakan untuk memperbaiki, merawat dan mendukungnya dengan fasilitas2 lain. Hanya saja fasilitas yang disediakan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Karena disekitar pantai sangat kotor dan pengunjung yang membawa makanan membuang sembarangan sampahnya sekitar pantai.

Untuk memberdayakan warga sekitar pantai ria, Dinas pariwisata juga membentuk Kelompok Sadar Wisata (DARWIS), mereka inilah yang bertugas untuk menjaga keamanan, kenyamanan serta ketertiban pantai ria. Namun tugas menjaga kelestarian pantai ria bukan hanya dilakukan oleh DARWIS semata tetapi semua masyarakat pengunjung pantai ria bisa berpartisipasi dan mendukung keamanan, kenyamanan, kebersihan dan kelestarian pantai ini.(WE)

Read more »