Kebersamaan Di Bulan Ramadhan

Musholla yang terletak di Dusun Mumbu Desa Mumbu ini setiap sore sampai malam sangat ramai. Karena pada buLan Ramadhan ini Remaja Masjid Desa mengisi dengan berbagai Lomba-lomba, antara lain Lomba adzan, Lomba Ceramah/Kultum, Lomba Baca Ayat-ayat pendek, dll. Adapun pesertanya adalah berasal dari segala tingkat : ada kelas untuk TK dan SD, tingkat SMP dan SMA, bahkan tingkat Dewasa dan orang Tua.

Hampir separuh dari warga Dusun mumbu dan Dusun MEkar sari ini turut berpartisipasi dan terlibat dalam Lomba ini. Lebih kurang 200 pesertanya. Suasana yang tercipta begitu hangat, ramai dan kadang membuat tertawa oleh beberapa kejadian dan peristiwa yang terjadi. Diantaranya ada yang sampai gemetaran serta lari  sembunyi pada saat giliran namanya sudah di panggil. Hal ini juga disebabkan karena ada yang terbiasa adzan sampai pada yang baru belajar sekalipun. Peserta yang terlibat pun selain dari segi umur juga dari beragam profesi yang ada di Desa, mulai dari petani, kepala RT, tukang Ojek, buruh, dll.

Kebersamaan ini sungguh sangat sederhana terasa apalagi di Bulan Ramadhan Ini. Kerukunan dan kebersamaan antar sesama warga dusun begitu terlihat. Bahkan Kepala Desa beserta  sekretaris desa kerap bertandang ke Mushola Dusun Mumbu ini setiap maLamnya.

Read more »

Musyawarah Penentuan Lokasi Sholat Idul Fitri

Terlihat suasana akrab mewarnai jajaran Pemerintah Desa Mumbu Kec.Woja pagi ini,,hari ini kebetulan saya berkunjung dalam rangka silaturahmi dengan Pemerintah Desa Mumbu, bertepatan juga dengan Pemerintah Desa sedang melakukan mUsyawarah dengan staf, kepala dusun, BPD, LPM, dan lain-lain. (Foto : Kepala Desa – Tengah, Sekdes-Kiri, dan Ketua BPD-kanan) terkait tempat pelaksanaan Sholat Ied. walaupun Idul Fitri masih 2 Minggu Lagi.

Agenda pertemuannya antara lain membahas beberapa hal antara lain tentang himbauan Bupati Dompu khusus kepada Desa Mumbu agar menempatkan di Satu titik atau local tempat pelaksanaan Idul Fitri untuk tahun ini karena setelah di ketahui bahwa selama ini tempat Sholat iednya banyak di beberapa titik karena mengingat dusunnya yang jauh2. Dan dari hasil rapat dengan masing masing kepala dusun ada yang berpendapat bahwa mereka ingin tetap seperti kebiasaan yang lama tahun – tahun sebelumnnya karena mengingat tempatnya yang jauh dan tidak adanya transportasi umum, karena jarak dusun terutama Dusun Tonda dan Embung sangat jauh dari jalan raya umum serta banyak ke khawatiran lain dari kepala Dusunnya seperti masalah keamanan Dusun yang ditinggalkan pada saat Melaksanakan Sholat ied, dan ada juga yang berpendapat lebih bagus disatukan karena lebih banyak orang lebih bagus dan ramai serta bisa bersilaturahmi dengan warga dusun – dusun yang lain di satu tempat saja. Pendapat yang ingin sengaja. Adanya beda pendapat ini tidak lantas membuat suasana rebut dan panas tetapi malah dijadikan candaan oleh masing-masing kepala dusun untuk saling mengolok “kenapa harus tinggal di tempat yang jauh”, dll.

Dan keputusan untuk satu tempat atau tidak, belum bias disepakati karena kepala dusun Embung meminta waktu dulu untuk mendiskusikan dengan warganya, kalau mereka juga siap maka akan segera di komunikasikan kembali dan sebaliknya kalaupun tidak maka semua warga harus menghargai beberapa dusun yang tidak bisa bergabung pelaksanaan sholat idul fitrinya. EN

Read more »

Pemetaan OMS di Kabupaten Dompu

Yappika yaitu salah satu LSM Nasional didukung oleh ACCESS Phase II - AusAID rencananya dalam beberapa Bulan kedepan akan melakukan penilaian terhadap situasi masyarakat sipil di 16 kabupaten/kota wilayah kerja ACCESS Phase II melalui kegiatan Lokakarya Indeks Masyarakat Sipil (IMS) salah satunya adalah Kabupaten Dompu. Namun sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, Yappika akan melakukan serangkaian kegiatan penggalian data dan informasi (penelitian), yang hasilnya  untuk memperkuat pemahaman peserta Lokakarya atas situasi dan dinamika masyarakat sipil ditinjau dari berbagai sumber data.

Dan Workshop Pemetaan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) adalah salah satunya. Kegiatan Workshop pemetaan OMS dikabupaten Dompu dilaksanakan di Aula pertemuan Kantor LPMP Dompu tepatnya di Kelurahan Montabaru selama 2 hari yaitu dari tanggal Selasa-rabu, 7 – 8 Agustus 2012. Kegiatan ini merupakan salah satu dari sumber data yang langsung digali dari lapangan. Hasil workshop pemetaan OMS ini nantinya akan dimanfaatkan dalam Lokakarya IMS  untuk melengkapi gambaran mengenai keberadaan OMS di kabupaten dompu dan sejauh mana pengaruhnya pada perubahan yang terjadi di kabupaten Dompu serta interrelasi di antara OMS. Hasil pemetaan OMS juga tidak dimaksudkan untuk menampilkan prestasi di antara OMS. Perbedaan posisi OMS dalam pemetaan lebih mencerminkan perbedaan dalam hal strategi (pilihan) organisasi yang bersangkutan.

Kegiatan selama 2 hari ini difasilitasi Oleh Bapak Safriatna, yaitu salah satu Aktifis LSM juga tepatnya yaitu dari SOLUD BIMA, Riat nama panggilan akrabnya dari Fasilitator ini mengatakan bahwa beliau sedang membantu Yappika untuk memperlancar proses kegiatan ini khususnya di 2 kabupaten yaitu masing-masing Kab.Bima dan Kab.Dompu. adapun tujuan dari kegiatan ini berdasarkan penjelasan fasilitator adalah untuk Menggali /menyajikan data tentang keberadaan, keberagaman, keterwakilan, interelasi dan kerja-kerja masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan untuk mendukung data Lokakarya IMS kabupaten. Sehingga nantinya pada sesi akhir di hari ke 2 akan ada atau menghasilkan Peta relasi OMS yang menggambarkan mengenai keberadaan dan keberagaman OMS kabupaten dompu, keterwakilan warga dalam OMS serta interrelasi di antara OMS di kabupaten Dompu, Peta kekuatan OMS dalam mempengaruhi kebijakan publik yang menggambarkan posisi OMS terkait dengan kerja-kerjanya mempengaruhi kebijakan publik.

Adapun Peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini berjumlah 15 orang dan pastinya memahami dinamika masyarakat sipil yang berkembang di kabupaten, Mewakili salah satu spektrum OMS baik itu berasal dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, dan tentunya aktif sebagai pegiat dalam organisasinya. Yang berasal dari Organisasi berbasis keagamaan, Kelompok pedagang, Organisasi perempuan, Organisasi pemuda, LSM yang bekerja pada keaksaraan, pelayanan kesehatan dan pelayanan social, Organisasi advokasi dalam ruang lingkup civic education, social justice, HAM, kelompok pengguna layanan publik, dan lain sebagainya, Asosiasi-asosiasi dari kelompok yang termarjinalkan secara sosial ekonomi seperti orang miskin, gelandangan, imigran dan pengungsi, Asosiasi-asosiasi kesehatan dan pelayanan sosial. (contoh: pengumpulan donasi publik untuk pelayanan/penelitian kesehatan, asosiasi warga yang tidak mampu secara fisik), Organisasi professional dan bisnis. (contoh: kamar-kamar dagang, asosiasi professional), Organisasi komunitas (contoh: asosiasi desa/kampung, komite-komite lingkungan tempat tinggal), Asosiasi/kelompok tingkat komunitas (contoh: perkumpulan kematian, asosiasi orang-orang tua, kelompok swadaya), OMS yang peduli pada isu ekonomi, Organisasi/asosiasi etnis/tradisional, OMS lingkungan, OMS sosial dan kebudayaan, Organisasi pendukung/federasi/jaringan OMS,.

Dan yang hadir antara lain dari LPMP, LESPEL, YBC, LenSA NTB, FP2KK, LP2DPM, organisasi pemuda (KNPI), YSP, Sambirio, Media (RRI), Forpemkas, KPI, DPA Kab, Forum Mahasiswa, dan ada juga dari Kader Posyandu.EN

Read more »

Mendorong partisipasi Warga

Dalam rangka program pendataan profil potensi social ekonomi Desa/ Kelurahan di kabupaten Dompu, hari ini sabtu tanggal 4 agustus 2012 bertempat di Gedung Serba Guna Kelurahan Montabaru, warga kelurahan Montabaru yang diwakili oleh beberapa orang di masing-masing Lingkungan mulai dari Lingkungan 1-5 bersama Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Pemdes dan juga Fasdes (Dra.Nurhayati) di damping Oleh Tenaga Ahli dari Bappeda Kab.Dompu (Foto : Kiri).

Adapun tujuan dari klasifikasi tingkat kesejahteraan ini adalah :

• 1.    Mengklasifikasi jumlah penduduk ke dalam kategori tingkatan tertentu (kaya, sedang, muskin) menurut criteria khusus setempat dan sesuai istilah di Desa/kelurahan masing-masing.
• 2.    Menghitung tingkat kesejahteraan masing-masing rumah tangga
• 3.    Hasil klasifikasi kesejahteraan digunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang akan terlibat dalam diskusi tertentu (FGD)
• 4.    Pemetaan akses orang miskin terhadap sarana umum dan sumber daya yang ada.

Kegiatan penggalian ini difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). KPM merupakan kader desa yang akan membantu pemerintah desa untuk memfasilitasi setiap proses bersama warga dan tetap melakukan update data untuk membantu perencanaan di Desa/kelurahan. KPM ini dipilih secara bersama-sama di kantor kelurahan montabaru beberapa bulan yang lalu. Dan mereka juga sudah diberikan kapasitas tentang memfasilitasi, dll. Setelah diskusi dan proses yang lumayan lama, Adapun FAKTOR PEMBEDA yang dihasilkan adalah sejumlah 14 Indikator, antara lain :

• 1.    Rumah
• 2.    Pekerjaan
• 3.    Pendapatan
• 4.    Kepemillikan lahan
• 5.    Kepemikikan ternak
• 6.    Kendaraan
• 7.    Kemampuan Sekolah
• 8.    Alat prosuksi
• 9.    Kemampuan berobat
• 10. Pendidikan KK
• 11. Sarana air bersih
• 12. Penerangan
• 13. Perabotan rumah tangga
• 14. Kepemilikan WC

Dari hasil diskusi ini, maka factor pembeda inilah yang akan dijadikan acuan atau standar untuk melakukan sensus penduduk di kelurahan montabaru, kenapa ini digali bersama warga karena tujuan utama dari program ini lebih pada proses pemberdayaannya dan tidak ada satu pun proses yang tidak dilakukan tanpa melibatkan partisipasi warga. 

Read more »

Study Penanganan Kesehatan di KAb. Dompu

Melalui Salah Satu LSM yaitu LPMP Dompu yang konsen pada isu pelayanan public khususnya di bidang kesehatan warga di 10 Desa yang tergabung dalam Community Center (CC) yang merupakan Desa dampingan LPMP Dompu, kemarin masing-masing Desa  melakukan FGD dengan warga terkait penanganan kasus yang ada di 10 Desa baik oleh pelayanan dasar  di Desa seperti Bidan Desa di Polindes, Poskesdses, Puskesmas maupun sampai tingkat RSUD Dompu.

Dan dari hasil FGD tersebut dihasilkan beberapa poin bahwa masih banyaknya keluhan terkait pelayanan, prosedur, tingkat kelengkapan sarana dan prasaranan serta ketersediaan obat yang dikeluhkan oleh masing-masing warga di Desa.  Hasil FGD tersebut kemudian di pleno kan di tingkat kabupaten dengan mengundang pihak RSUD Dompu Dikes, perwakilan warga di 10 Desa dan LPMP. Maka dari hasil diskusi tersebut lahirlah Nota kesepahaman yang memuat beberapa poin penting supaya bias lebih meningkatkan lagi pelayanan di masing-masing tingkat tersebut dan tidak ada lagi hal-hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat sehingga pelayanannya lebih optimal. Adapun beberapa poin yang disepakati antara ketiga pihak yaitu LPMP mewakili warga dan CC di Desa, RSUD, dan Dikes Dompu adalah :

1.    Bahwa, segala informasi terkait pemberian layanan kesehatan di Dompu, adalah hak warga dan merupakan jaminan bagi partisipasi subtantif dan komunikasi kualitatif warga dengan pemberi layanan.

2.    Bahwa, keterlibatan warga dalam perumusan setiap kebijakan terkait pemberian layanan kesehatan di Dompu, adalah jaminan bagi terumuskannya kebijakan yang partisipatif, legitimit, akomodatif dan efektif.

3.    Bahwa, Mekanisme Keluhan yang dijalankan secara konsisten dan efektif, adalah bentuk partisipasi dan komunikasi yang paling kualitatif antara pemberi layanan dengan penerima layanan public.

4.    Bahwa, kesepahaman ini akan disosialisasikan di lingkup tugas dan wewenang masing-masing pihak dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pengaturan dan pembentukan kebijakan oleh ketiga pihak. 

Read more »

Laporan Motivator Ncuhi Riwo

Laporan Motivator Ncuhi Riwo

Bulan             : Mei

Tahun            : 2012

No	Hari/ Tanggal	Lokasi Kegiatan	Materi
1	Rabu, 02 Mei 2012	Secret KMD	Diskusi dengan salah satu warga kec. Woja terkait dengan menanyakan informasi keberadaan PLIK di Kab.Dompu khususnya Kec.Woja agar bisa dimanfaatkan atau bisa digabung dengan Kampung Media agar bisa maju
2	Sabtu, 05 Mei 2012	Dompu	Pengenalan dan sosialisasi Kampung Media dengan Fasilitator Kabupaten Untuk Program AIPD
3	Rabu, 16  Mei 2012	Dompu	Mencari Informasi tentang rencana Pembentukan PPID di Kabupaten Dompu dan bagaimana pemanfaatan media internet khusunya untuk mendukung PPID di Kab. Dompu
4	Minggu, 20 Mei 2012	Gedung Golkar Dompu	Meliput Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) untuk Program Pendataan dan pemetaan potensi social ekonomi Desa khusunya kec.Woja
5	Kamis, 24 Mei 2012	Bappeda Dompu	Mengikuti kegiatan FGD (Focus Group Discussion) pemetaan CSO yang ada di Kabupaten Dompu untuk melakukan Identikasi di level/ tahapan mana CSO bekerja/ melakukan intervensi kegiatan/ program mereka dan apa bentuk kegiatan intervensinya.
6	Senin, 28 Mei 2012	Bappeda Dompu	Mengikuti Lokakarya pemetaan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan oleh Koalisi perempuan Indonesi (KPI) Cabang Dompu
7	Selasa, 29  Mei 2012	Bappeda Dompu	Diskusi dengan Tenaga Ahli Gubernur Bapak Sudaryanto terkait program Pendataan dan pemetaan potensi social ekonomi Desa/kelurahan di Kab.Dompu yang merupakan satu2nya program di NTB bahkan Indonesia dan bagaimana upaya memanfaatkan media internet untuk share atau link data tersebut sehingga semua kalangan bisa mengakses
8	Senin, 31  Mei 2012	Ruang Rapat Bupati Dompu	Sosialisasi Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU keterbukaan informasi Publik (KIP) dan lokakarya pembentukan PPID Kabupaten Dompu

Read more »

Ketika Semesta Tidak Berpihak

Ketika Melirik pada Segala daya yang ada, maka semua yang memiliki atau yang tidak memiliki daya akan dapat mengambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan itu berdaya atau tidak berdaya, namun demikian pada dasarnya tiada keterbatasan untuk mencipta dan berbuat sesuatu untuk kemaslahatan bersama. Sang Pencipta dengan begitu adil menciptakan segala kelebihan dan kekurangan untuk kemudian saling melengkap dalam berbagai hal, sehingga pada Implementasi dari keterpaduan kelebihan dan kekurangan tersebut akan mewujudkan keserasian dan mengukir senyum para panikmat keterpaduan tersebut.

Ilustrasi tersebut diatas bisa saja di interpretasikan sebagai implementasi kehidupan manusia yang menguasa alam semesta, dimana secara Ilahiah, manusia diamanatkan untuk memelihara dan melestarikan alam, dan secara manusiawi manusia memiliki kewajiban menjaga keberlangsungan alam karena secara sadar manusia manapun akan selalu berpikir bahwa mereka sangat bergantung pada alam, karena alam lah yang menyediakan segala kebutuhan manusia untuk menjalani kehidupan manusia sebagai makhluk social yang mendiami Alam.

Ketika Ilustrasi diatas di Interpretasikan sebagai system pemerintahan, maka keterpaduan antara pemerintah sebagai pelaksana dan penyedia layanan dengan warga sebagai Subyek pembangunan, akan terlihat sangat indah, sekali lagi jika keterpadua antara kedua elemen ini dapat tercipta. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengedepankan Apresiasi yang sangat besar pada Warganya, dan warga yang baik adalah warga yang menjadikan PEmerintah sebagai Mitra yang dapat mengambil kebijakan Inovatif demi kemajuan dan kesuksesan bersama, dan system pemerintaha yang baik adalah Sistem pemerintahan yang mengedepankan Implementasi dari regulasi Negara yang menjamin keterpaduan kedua Unsur (PEmerintah dan Warga) pada PEnegakan Implementasi pemerintahan yang berjalan. Keterpaduan yang dimaksud adalah bagaimana warga sebagai subyek pembangunan memanfaatkan kedaulatannya dalam rangka menjamin proses pembangunan berjalan dan berhasil secara Kuantitatif dan kualitatif, perwujudan kedaulatan warga ini akan berjalan ideal jika warga memiliki kemampuan untuk memahami setiap proses dan alur pembangunan, kemudian memastikan hasilnya kembali pada yang lebih berhak (Warga) dan Menjalankan Fungsi Kontrol warga terhadap Implementasi dan Pertanggungjawaban Pembangunan.

Disisi Lain, Manusia sebagai manusia yang berdaulat pun semestinya menghargai bahwa alam juga memiliki kedaulatanannya sendiri, Alam telah menyuguhkan keindahan yang tak terkira, dan semuanya hanyalah sebagai pendukung kehidupan manusia, dan manusia pun bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Alam sudah mulai Murka, Akibat dari kemurkaan alam pun akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia yang mendiaminya.

Korelasi Keterpaduan Pemerintah dengan Warga dalam menunjang Pembangunan yang baik dengan keterpaduan MAnusia dengan Alam dalam menjaga kelestarian alam demi kehidupan manusia adalah bagaimana kemudian MAnusia sebagai warga Negara yang baik menjalin keterpaduan yang setara dengan pemerintah untuk senantiasa berkontribusi pada perwujudan kedaulatan alam semesta, karena bagaimanapun juga jika Alam Semesta sudah tidak mendukung eksistensi MAnsia sebagai Warga Negara dan manusia sebagai Pelaksana pemerintahan (Pemerintah), maka Eksistensi manusia sebagai Khalifah akan segera berakhir, dan yang tersisa hanyalah alam dengan Kedaulatan yang ada PAdanya…..Pikirkanlah…!!!!

Read more »

Warga Antusias Mengikuti Perekaman e-KTP

Ncuhi Riwo. Penerapan e-KTP untuk kabupaten/ kota se-Indonesia ditargetkan dapat diterapkan pada tahun 2012 ini, dan untuk mendukung penerapan tersebut, Kabupaten Dompu mulai bulan ini terlihat di beberapa kantor Kecamatan di Dompu yaitu Pajo, Dompu, Woja sudah memulai proses Perekaman dalam rangka pembuatan e-KTP tersebut.

Seperti terlihat di Kantor Camat Woja Kabupaten Dompu, beberapa hari terakhir ini dipadati oleh warga dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Woja. Warga terlihat sangat antusias sekali menyambut pembuatan eKTP ini, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang sedang antri ditempat perekaman di Kecamatan WOja yaitu tepatnya di Kelurahan Monta baru. Dan seperti informasi yang diperoleh Kampung Media ncuhi Riwo bahwa jadwal foto e-KTP ini bergiliran masing-masing Desa dan sudah ditetapkan masing-masing desa oleh Kantor Camat Woja. Hal ini dilakukan untuk mengatasi membludaknya warga yang datang dari seluruh Desa yang ada di Kecamatan Woja, maka Pihak Kecamatan menggunakan jadwal perdesa, dan untuk hari ini (Rabu, 27 Juni 2012) merupakan jadwal untuk Desa Wawonduru. N

Read more »

Saatnya Kita Berani Untuk Menyampaikan Pengaduan

Apa itu pengaduan?

Pengaduan/ keluhan adalah pernyataan ketidak puasan apapun bentuknya (tertulis/ maupun lisan) tentang pelayanan, tindakan dan atau kekurangan tindakan yang dilakukan instansi penyedia layanan atau para stafnya yang mempengaruhi atau dirasakan oleh para pengguna pelayanan tersebut.

Bagaimana mekanisme pengaduan

Mekanisme complain itu merupakan suatu bagian dari system pelayanan public untuk memfasilitasi, mengakomodasi, dan mengelola keluhan dari masyarakat atas pelayanan public yang diterimanya. Mekanisme ini lebih dari sekedar saluran atau prosedur pengajuan keluhan, tetapi merupakan suatu sistem yang meliputi prinsip, prosedur, perangkat organisasi, upaya transparansi, media partisipasi masyarakat dan perangkat pemberdayaan masyarakat.

Mengapa perlu ada mekanisme pengaduan

Melalui mekanisme pengaduan, keluahan masyarakat bisa dikelola dengan baik dan transparan oleh penyelenggara. Mekanisme itu juga merupakan sarana partisipasi, dimana masyarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan public

Adakah jaminan hukum bagi masy yang menyampaikan pengaduan?

UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 40

Kemana seharunya menyampaikan pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan langsung ke penyelenggara pelayanan, ombudsman, DPRD, ataupun pusat pengaduan pelayanan public.

Apa itu pusat pengaduan pelayanan publik atau Community Center (CC)

Adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan musyawarah dan bekerja secara sukarela untuk membantu masyarakat menyampaikan pengaduan. CC ini dibentuk atas insiatif warga.

Apa tugas dan peran Pusat pengaduan Publik

Memfasilitasi masyarakat menyampaikan pengaduan apabil ada masyarakat yang enggan menyampaikan langsung pengaduannya ke penyelenggara pelayanan public seperti dibidang kesehatan (RSUD, Puskesmas, Dikes, dll). Pusat pengaduan ini juga akan mengawal pengaduan tersebut sampai ada penyelesaian dari penyelenggara layanan. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai pusat informasi layanan public.

Bagaimana cara menyampaikan pengaduan.

Masy yang ingin menyampaikan pengaduan harus disampaikan secara tertulis yang memuat nama dan alamat lengkap, uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial yang di derita.

Atau dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

Format pengaduan yang disiapkan

Pusat pengaduan pelayanan public menyediakan format pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk menjelaskan kronologis pengaduannya. Di dalam format itu identitas pelapor bisa dirahasiakan kalau itu memang keinginan pelapor.

Pengaduan apa saja yang diterima.

Saat ini hanya menerima pengaduan pelayanan public khususnya dibidang kesehatan

Daftar Desa yang Telah Memiliki Pusat Pengaduan Pelayanan Publik yaitu ada 10 :

11. CC “Manggari” Desa Karamabura Kecamatan Dompu

22.   CC “Mataroa” Desa Mangge ASi Kecamatan Dompu

33.   CC “Manggini” Desa Lune Kecamatan Pajo

44.   CC “Wa’u Weki” Desa Jambu Kecamatan Pajo

55.   CC “Bersinar” Desa Bara Kecamatan Woja

66.   CC “Rumah Aspirasi Annisa” Desa Mumbu Kecamatan Woja

77.   CC “Lari Kataho” Desa Riwo Kecamatan Woja

88.  CC “Toti Mori”Desa Madaparama Kecamatan Woja

99.   CC “Kancihi” Desa Sori Utu Kecamatan Manggelewa

110. CC “Sehati” Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa

CC yang ada di 10 Desa ini merupakan Dampingan Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan (LPMP)Dompu atas dukungan ACCESS Phase II. LPMP Dompu melalui CC ingin mendorong penguatan kapasitas warga dan organisasi warga dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di 10 Desa khususnya di Kabupaten Dompu umumnya.

Read more »

KETIKA KETAHANAN PANGAN TIDAK HANYA MENJADI SLOGAN.

Masalah gizi merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terutama pemerintah, baik Pusat, Propinsi maupun Daerah. Upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat tentunya sangat erat kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan produksi dan pengadaan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut kebijaksanaan pangan dan gizi terutama ditujukan untuk menanggulangi masalah gizi khususnya terhadap masyarakat yang sosial ekonomi lemah dan sangat peka terhadap masalah gizi.
Sebagaimana disadari bahwa penyebab belum terpenuhinya kebutuhan gizi antara lain yaitu akibat kurangnya pengetahuan, rendahnya tingkat pendidikan, besarnya anggota keluarga, adanya berbagai adat kebiasaan yang merugikan dan kurang mendukung pentingnya arti kesehatan. Hal lain yang erat kaitannya dengan penyediaan pangan dan perbaikan gizi adalah pentingnya penganekaragaman atau diversifikasi pola konsumsi makanan, kiranya hal ini perlu dimantapkan lagi pada saat ini.
Usaha diversifikasi ini merupakan usaha untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap beras sebagai satu-satunya makanan pokok. Ketergantungan yang terlalu besar kepada salah satu bahan makanan pokok seperti beras akan menjadi sumber kerawanan dalam jangka panjang suatu daerah.
Untuk memasyarakatkan diversifikasi makanan ini sehingga lebih efektif. Pemerintah melalui beberapa program di setiap Dinas/Instansi yang berkaitan dengan Ketahan Pangan Khususnya berusaha menghimbau agar kita dapat mengupayakan penganekaragaman menu setia pengadaan konsumsi pada berbagai acara, kegiatan maupun kesempatan lainnya. Dan diharapkan upaya-upaya tersebut bisa tetap diperhatikan terkait dengan mutu dan kesehatan hasil olahan maupun nilai gizinya.
Dan dalam rangka pencapaian uapya-uapaya tersebut, baru-baru ini bertempat di Pantai Lakey Dompu serangkai dengan Perayaan Festival Lakey dalam rangka penyambutan ULtah NTB Pemerintan mengadalakan kegiatan inovasi tekhnologi dalam rangka mendukung kemandirian pangan melalui lomba cipta menu makanan non beras yang diikuti oleh DWP Dinas/Instansi Sekabupaten Dompu.

Read more »

Menggagas Pendidikan Transformatif

Makin kompleksnya interaksi ummat manusia, menyebabkan tuntutan terhadap lembaga pendidikan semakin meningkat, sementara pembaharuan pendidikan di Indonesia selama ini belum memecahkan masalah mendasar atau substansial. Isu pendidikan selalu datang dari para pengambil keputusan dan bukan datang dari lapangan, (misalnya dari guru atau perserta didik ). (Al-Jufi, kompas 17 Mei 1999 hal 28). Pembaharuan pendidikan seharusnya bertumpu pada teori dan pegetahuan baru yang sedang berkembang dalam pendidikan, jangkauan masalah umumnya sangat pendek, sementara lembaga pendidikan di rancang untuk melihat jauh ke depan .

Pendidikan  sesungguhnya selalu bersangkut paut dengan masa depan. Pendidikan pada dasarnya adalah "usaha sadar untuk meyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pegajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang (Pasal 1 UUPN,No.2,1989)". Akan tetapi dalam keyatannya, sesungguhnya kegiatan pendidikan baik melalui jalur sekolah, maupun luar sekolah yang sudah dirancang dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh akan perlunya mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi tantagan hidupnya dimasa depan. Kenyatannya sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan formal kurang mampu mengikuti dan menhadapi arus perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi riil tersebut diatas, yaitu ketidak sesuaian antara teori dan praktik atau yang seharusnya dengan kenyatan yang ada memotivasi penulis untuk mengemukakan atau mengangkat persoalan tentang Mengagas Pendidikan Transformatif Abad 21. Persoalan yang akan dalam tulisan ini yaitu; Apa dan bagaimana pendidikan trasformatif, kaitannya dengan konsep Islam, bagaimana pendidikan di Indonesia, dan seharusnya bagaimana pendidikan di Indonesia.

Pendidikan transformatif dapat dilihat dari dua sisi pertama, pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan gerakan atau berbagai perubahan baik internal maupun eksternal . Kedua, mampu mampu melahirkan orang-orang yang membuat perubahan. Kegiatan pandidikan akan berhasil membekali peserta didik dalam menghadapi berbagai gerakan perubahan  (tantangan hidup dimasa depan dan mampu mega-tasinya ), maka :1. Pendidikan harus tanggap terhadap situasi persaingan dan kerja sama global .2. Pendidikan mampu membentuk peribadi yang mau belajar seumur hidup. 3. Pendidikan untuk meyadari pentingnya dan mengupayakan terlaksananya pendidikan nilai. (J.Sudarmanto,2000).

Untuk merealisasikan pendidikan transfomatif, maka seharusnya penyelengaraan pendidikan tanggap terhadap tantanggan modernitas. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi  telah menbuat seluruh dunia ini bagaikan sebuah "desa gelobal". Melalui internet, tv, radio dan sebagainya perang lrak, kejadian sekecil apapun dalam waktu singkat telah tersebar dunia. Secara ekonomis, politik, maupun budaya kehidupan ummat manusia di dunia saling terpaut. Sementara pendidikan di Indonesia kaku dan sentralistik, sistim pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan keyataan yang ada dalam masyarakat, namun malah ditunjang  oleh sistem pendidikan birokrasi yang kaku. Seharusnya pendidikan di Indonesia mengacu pada visi pendidikan abad 21 abad yang global sekaligus plural menurut UNESCO yaitu : 1.Learning To think (Belajar bagaimana berpikir ), 2.Learnig To Do (Belajar hidup atau belajar bagaimana berbuat / bekerja). 3.Learnig To Be (Belajar tetap hidup atau sebagai dirinya ), 4. Learning To live together (Belajar untuk hidup bersama-sama).

Kaitannya hal tersebut diatas Al-Qur'an megajarkan untuk berpikir dan belajar "afala ta'qilum"(apakah kamu tidak menggunakan akal untuk berpikir ?). Pada abad 21 ini, kita ditunut untuk terus berpikir dengan terus megikuti perkembangan global dan sekaligus mengembangkan alat-alat yang di gunakan dalam information tecknologi yang menjadi salah satu ciri globalisasi. Pendidikan dituntut mampu berbuat sekaligus mampu memperbaiki kualitas hidup. Dalam Islam perintah Allah kepada hambanya agar beramal shaleh / perbuatan sebagai salah satu syarat agar tidak berada pada tempat yang paling rendah (asfala sa'filin).

Learning to be dalam bahasa agama akan menghasilkan sikap tau diri, sikap memahami dirinya sendiri, dan natinya akan mampu menjadikan dirinya mandiri  (Man arafa afsa fa-qad arafa rapbbah). Learnig to live together. Ini merupakan dunia keyataan , pluralisme. Dalam Islam haya aqidah yang tidak diperbolehkan campuran “Lakum dinukum waliyadin” Agama untukmu dan agamaku untukku. Islam jelas memerintahkan perlunya saling mengenal dan saling belajar serta saling memafaatkan / membantu satu sama lain meski berbeda suku, bahasa, wara negara dan lain-lainnya.

Selanjutnya mewujudkan pendidikan transformatif, penyelenggaraan pendidikan untuk membentuk pribadi yang mampu belajar seumur hidup (life long learning), itu sangat penting karena kehidupan masa depan akan semakin kompleks dan di tandai oleh perubahan sosial yang semakin cepat. Dalam ajaran Islam disebut dalam hadis, "utlubul ilme minal mahdi ilal lahdi ". Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai masuk liang lahat.

Hasil beberapa temuan penelitian melalui beberapa eksperimen dalam psikologi kognitif mempelajari mereka yang berhasil menyikapi situasi yang kompleks umumnya memiliki :1) pengetahuan umum yang luas. 2).Kepercayaan diri yang lebih besar dan tidak takut gagal. 3). Kemauan untuk mengambil keputusan, 4). Daya menimbang dan memutuskan yang lebih baik megenai perkara-perkara penting, 5). Kemampuan mengajukan pertayaan-pertayaan "mengapa" yang lebih mendalam (Y B Adaimassana, 36).

Alternatif lain untuk terlaksananya pendidikan transformatif adalah : pendidikan yang menyadari dan mengupayakan  terlaksananya pendidikan nilai. Pendidikan nilai sejak Orde baru hingga sekarang tampaknya telah jatuh ke dalam pengajaran nilai-nilai yang indoktrinatif-normatif, yang hanya singgah dikepala sebentar menjelang saat-saat ujian dan setelah itu terlupakan tidak pernah masuk kehati dan tidak pernah dilaksanakan dalam hidup, semboyan " Kita belajar  bukan demi sekolah tetapi demi hidup" tampaknya tidak diikuti lagi, yang diikuti justru sebaliknya yaitu "Kita belajar bukan demi hidup tapi demi sekolah".

Tantangan masa depan yang terkait erat dengan perubahan sosial yang semakin cepat adalah tantangan yang menyakut pergeseran nilai-nilai masyarakat. Penyebab pergeseran nilai adalah pendidikan  sekolah yang klasikal dan semakin bercorak massal dan formal, sehingga proses pendidikan di sekolah menjadi dangkal atau tidak mendasar. Pelajaran-pelajaran menjadi acara formal, proses dan isinya tidak di pandang terlalu penting . Nilai ujian bisa diatur. Kaitannya dengan pendidikan nilai ini hadis nabi yang sangat populer menyebutkan :"Innama bu'istu li'utam mimakarima l-akhlaq (Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia  ).

Mengingat situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia dewasa ini yang secara umum masih memprihatinkan, ditambah dengan krisis ekonomi dan krisis moral yang sedang melanda bangsa. Menggagas Pendidikan transformatif di abad 21 ini justru merupakan tantangan dunia pendidikan, sementara masalah-masalah yang sedang dihadapi yaitu: masih rendahnya mutu pendidikan, belum memadainya sistem pembelajaran pendidikan dan lain-lainnya. Alternatif pemecahan untuk mengatasi persoalan ini perlu evaluasi holistik atas seluruh sistem pendidikan sambil memperhatikan dinamika hidup sosial dalam masyarakat.

Read more »

KNPI - Wahana Primodial Sebagai Wadah pergerakan Idealisme Global”

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Woja Kab.Dompu, kemarin (Kamis, 21  Juni 2012) menggelar  Musyawarah Kecamatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Camat Woja Kabupaten Dompu tepatnya di Kelurahan Montabaru.

Musyawarah  yang membahas daya saing pemuda ini, merupakan rangkaian kegiatan rapat kerja KNPI. KNPI dituntut untuk senantiasa melakukan reorientasi, reaktualisasi, revitalisasi, serta responsif atas fungsi dan perannya. Maka melalui Musyawarah Kecamatan yang ber tema “Wahana Primodial Sebagai Wadah pergerakan Idealisme Global” ini KNPI Kecamatan Woja yang di Ketuai oleh Edy, S.Pd M.Pd mempunyai semangat ingin merubah "Paradigma dan mindset pemuda agar harus berubah ke arah yang lebih positif dan konstruktif,". Dan melalui Ketua Panitia Musyawarah Kecamatan ini juga yaitu  Mahfud, S.Pd menambahkan, bahwa KNPI berkewajiban memformulasikan berbagai macam program dan kegiatannya yang berorientasi pada penyiapan sumber daya pemuda yang berkualitas terutama di Kabupaten Dompu khususnya Kecamatan Woja.

Musyawarah Kecamatan yang merupakan agenda pemilihan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Woja ini berlangsung alot, dan  terpilihnya Saudara Mahfud, S.Pd ini dilakukan  secara aklamasi karena hanya satu2nya yang mencalonkan diri menjadi ketua. Keputusan berdasarkan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Pemilihan Ketua (PK) KNPI Kecamatan Woja,  kegiatan ini dihadiri juga oleh  puluhan pengurus DPD KNPI serta pemuda-pemudi se-Kecamatan Woja.Dalam sambutannya Ketua KNPI Kecamatan Woja yang lama yaitu Edy, S.Pd M.Pd mengatakan, dengan terpilihnya siapapun sebagai ketua nantinya, harapannya agar berupaya untuk meningkatakan sumber daya manusia (SDM) khususnya para pemuda. Dan Untuk kedepan bisa berusaha dan mempererat solidaritas para pemuda se-Kecamatan Woja, Karena, itu sebagai bentuk tanggung jawab siapapun selaku ketua KNPI, katanya.Mantan Ketua KNPI Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ini juga tidak lupa mengucapkan terimakasih atas partisipasi para pemuda yang telah hadir dalam kesempatan tersebut hingga akhir pelaksanaan Muscam PK KNPI berjalan lancar.Ia juga mengatakan, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama dirinya menjabat sebagai ketua. Tidak terlepas saya mengucapakn selamat kepada Ketua KNPI yang terpilih . semoga bisa mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mencipatakan SDM khususnya pemuda menjadi lebih baik, ujarnya.N

Read more »

PPID

Angin segar terkait dengan keterbuakaan Informasi Pembangunan bagi Masyarakat semakin berhembus dan menyapa keheningan kebutuhan Masyarakat sipil akan informasi pembangunan yang selama ini menjadi “Rahasia Negara”. Kondisi terakhir pembangunan daerah menunjukkan Akses masyarakat pada informasi seolah tertutup rapat, karena masih kental pemahaman bahwa Pengelola Pembangunan memiliki hak Mutlak untuk tahu dan MEngelola Informasi sesuai dengan “Protap” yang di yakini sebagai sebuah aturan yang tidak bisa di langgar.

31 Mei 2012 merupaka langkah baru bagi kabupaten Dompu dalam hal Keterbukaan Informasi yang secara tertata,  pada hari itu, dengan Dukungan dari AIPD, PEmda Dompu mengadakan Lokakarya dalam rangka Sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008.

Lokakarya yang menghadirkan Drs.Supomo,MM sebagai Narasumber dari Dirjen Informasi, Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Ibu Ajeng dari Komisi Informasi NTB serta Di Fasilitasi oleh Sandhy ini kemudian membawa semangat baru bagi keterbukaan Informasi Di kabupaten Dompu. Bagaimana tidak, penjelasan-penjelasan tentang pentingnya PPID dan Motivasi menciptakan Pembangunan yang terbuka dari Naraumber dan fasilitator ini cukup di tanggapi secara Antusias oleh para peserta yang terdiri dari Seluruh Kepala Dinas, Badan dan Kantor se-Kabupaten Dompu dan Pers (Media Cetak dan Elektronik).

Komitment pemerintah daerah ini diwakili oleh Statemen Bupati Dompu yang mengatakan Bahwa “Pembangunan yang kita jalankan ini berasal dari Rakyat, jadi Rakyat juga berhak Tahu tentang apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, Kenapa harus di tutup-tutupi..?”. Pernyataan ini kemudian mendapat sambutan tepuk tangan yang meriah dari semua yang ada dalam ruangan lokakarya.

Di sesi terakhir, Fasilitator mengarahkan para peserta yang hadir untuk segera menyepakati beberapa Hal :

-       PPID menjadi Kebutuhan daerah dalam menyampaikan Informasi Pembangunan kepada MAsyarakat.

-       Segera menunjuk PPID di setiap SKPD sebagai Impelementasi dari amanat UU No 14 dan PP 61.

-       Melakukan Koordinasi dengan Pihak terkait dalam rangka menyatukan Persepsi terhadap mekanisme dan Alur kerja PPID.

-       Merancang Regulasi daerah sebagai turunan dari UU 14 dan PP 61 Rujukan Pembentukan PPID di KAbupaten Dompu.

Read more »